BAB 1.
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan
1' Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Perjuangan Non Fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi warga negara indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan.
a. Hakikat Pendidikan
b. Kemampuan Warga Negara
c. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
d. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
e. Kompetensi Yang Diharapkan
B. Pemahaman tentang Bansa, Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga
Negara dengan Negara atas dasar Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Bela Negara.
1. Pengertian dan Pemahaman tentang Bangsa dan Negara
a. Pengertian Bangsa : adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan.
b. Pengertian Negara : adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah
tertentu.
2. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia.
3. Proses Bangsa yang Menegara
4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
5. Hubungan Warga Negara dan Negara
6. Pemahaman tentang Demokrasi
7. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia
8. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan antara Falsafah
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
9. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
BAB 2.
WAWASAN NUSANTARA
A. Wawasan Nasional Suatu Bangsa
Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang
diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung dan dalam
pembangunanya di lingkungan nasional.
B. Teori-teori Kekuasaan
1. Paham-paham Kekuasaan
2. Teori-teori Geopolitik
C. Ajaran Wawasan Nasional Indonesia
1. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia
2. Geopolitik Indonesia
3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia
D. Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara
1. Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila
2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara
3. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya
4. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejahteraan
E. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
1. Pengantar Implementasi Wawasan Nusantara
2. Pengertian Wawasan Nusantara
F. Ajaran Dasar Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia
2. Landasan Idiil : Pancasila
3. Landasan Konstitusional : UUD 1945
G. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara
1. Wadah (contour)
2. Isi (content)
3. Tata Laku (conduct)
H. Hakikat Wawasan Nusantara
1. Asas Wawasan Nusantara
J Arah Pandang
1. Arah Pandang ke Dalam
2. Arah Pandang ke Luar
K. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
1. Kedudukan
2. Fungsi
3. Tujuan
L. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
M. Pemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan Nusantara
N. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara
1. Pemberdayaan Masyarakat
2. Dunia Tanpa Batas
3. Era Baru Kapitalisme
4. Kesadaran warga negara
O. Prospek Implementasi Wawasan Nusantara
P. Keberhasilan Implementasi Wawasn Nusantara
BAB 3
KETAHANAN NASIONAL
A.Latar Belakang
Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idiil pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B.Pokok – Pokok Pikiran
Bangsa Indonesia memerlukan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional yang didasarkan pada pokok – pokok pikiran: Manusia berbudaya, Tujuan nasional, Falsafah bangsa dan Ideologi Negara.
C.Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia
Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional.
D.Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
E.Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia
Hakikat tannas adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
F.Asas – Asas Tannas Indonesia
Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai – nilai pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara yangvterdiri dari:
1.Asas kesejahteraan dan keamanan
2.Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu
3.Asas mawas kedalam dan mawas keluar
4.Asas kekeluargaan
G.Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai – nilai yang terkandung dalam landasan dan asas – asasnya, yaitu:
1.Mandiri
2.Dinamis
3.Wibawa
4.Konsultasi dan kerjasama
H.Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa & Bernegara
Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaiitu:
1.Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis
2.Aspek yang berkaitan dengan social bersifat dinamis
1.Pengaruh Aspek Ideologi
a.Ideologi Dunia
Ideologi dunia terdiri dari
1.Liberalisme
2.Komunisme
3.Paham Agama
2.Pengaruh Aspek Politik
a.Politik secara umum
b.Politik di Indonesia meliputi dua bagian utama yaitu politik dalam negeri
dan politik luar negeri
3.Pengaruh Aspek Ekonomi
a.Perekonomian secara umum
b Perekonomian Indonesia
c.Ketahanan pada aspek ekonomi
4.Pengaruh Aspek Sosial Budaya
a.Struktur social di Indonesia
b.Kondisi budaya di Indonesia: kebudayaan daerah, kebudayaan nasional,integrasi nasional, kebudayaan dan alam lingkungan
c.Ketahanan pada aspek social budaya
5.Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan
a.Pokok – Pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan Negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara NKRI.
b.Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan
c.Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela Negara seluruh rakyat dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan & keamanan Negara.
d.Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
Perwujudan ketahanan nasional memerlukan satu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan yang disebut politik dan srategi nasional.
BAB 4
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A.Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas
1.Pengertian Politik
Secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan – kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber – sumber yang ada. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi atau alokasi sumber daya.
2.Pengertian Strategi
Strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3.Politik dan Strategi Nasional
Definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuasaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
B.Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Landasan pemikiran dalam system manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.
C.Penyusunan Politik dan Strategis Nasional
Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat indonesi. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara Negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektornya.
D.Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik nasional dan Negara republic Indonesia adalah:
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
2. Tingkat kebijakan umum
3. Tingkat penentuan kebijakan khusus
4. Tingkat penentuan kebijakan teknis
5. Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan didaerah
E.Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
System manajemen nasional berfungsi memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban social, politik dan administrasi.
1.Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni ssejahtera lahir dan batin.
2.Manajemen Nasional
Pada dasarnya system manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
F.Otonomi Daerah
Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota.
G.Kewenangan Daerah
Keuntungan dari desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat didaerah.
H.Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup bidang-bidang Pembangunan Nasional
1. Visi dan misi GBHN 1994-2004
2. Implementasi Polstranas di bidang hukum
3. Implementasi Polstranas di bidang ekonomi
4. Implementasi Polstranas di bidang politik
5. Implementasi di bidang social dan budaya
6. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan
Senin, 05 April 2010
Langganan:
Postingan (Atom)